Palembang, SriwijayaPlus.id – Akhirnya polemik yang bikin heboh di sosial media terbuka secara terang benderang. Seperti diketahui, belakangan ini begitu riuhnya sosial media terkait penggunaan helikopter oleh Gubernur Sumsel H. Herman.
Terungkap jika tuduhan pemborosan anggaran daerah ternyata salah sasaran. Anggota DPRD Sumsel Chairul S Matdiah tegaskan jika anggaran helikopter 2025 bukan usulan Herman Deru. Itu produk kebijakan Pj Gubernur sebelumnya, Elen Setiadi.
“Perlu kami luruskan, anggaran helikopter tahun 2025 itu adalah produk usulan Pj Gubernur Sumsel sebelumnya. Pak Herman Deru hanya menjalankan ketetapan yang sudah ada dalam struktur anggaran yang diwariskan,” ujar Chairul, Senin 11 Mei 2026.
Anggaran tersebut tercatat dalam data SIRUP yang disusun saat masa transisi Elen Setiadi selaku menjabat Pj Gubernur 24 Juni 2024 – 20 Februari 2025. Dilantik Mendagri Tito Karnavian gantikan Agus Fatoni yang pindah ke Sumut.
Sementara lanjut Chairul, Herman Deru dilantik 20 Februari 2025. ” Artinya rencana operasional helikopter masuk sistem birokrasi jauh sebelum Herman Deru dilantik.”
Komitmen 2026: Tidak Ada Uang Rakyat untuk Helikopter
Lalu Chairul mengatakan jika Gubernur Sumsel langkah tegas Herman Deru untuk APBD 2026.
“Untuk tahun 2026, Pak Herman Deru sudah menyatakan tidak ada lagi uang rakyat untuk helikopter. Jika harus terbang ke daerah terpencil karena urusan mendesak, beliau menggunakan dana operasional pribadi. Ini bukti beliau tidak ingin membebani kas daerah,” tegas Chairul S Matdiah.
Logika Geografis Sumsel: 91.592 km².
Anggota DPRD Sumsel itu Chairul beberkan alasan rasional. Luas Sumsel 91.592 km², lebih luas dari gabungan Jabar + Jateng + Banten + DKI Jakarta. ”Terbentuknya benteng alam seperti perairan, rawa, hutan. Banyak titik tidak bisa cepat lewat darat.”
“Kalau di Pulau Jawa jarak terjauh hanya Pangandaran, Pelabuhan Ratu dan Cirebon. Sementara Sumsel, jarak pusat kota rata-rata ratusan kilometer, 4-8 jam waktu tempuh. Contoh acara HUT Kota Lubuklinggau dan Prabumulih, mana mungkin ditempuh jalan darat dalam waktu dua jam. Jadi, logika yang diperlukan, bukan negative thinking,” kritik Chairul S Matdiah.
Palembang ke Musi Banyuasin atau Muara Enim: 6-8 jam darat. Helikopter: hitungan menit. Gubernur sering 2-3 agenda di lokasi berjauhan dalam sehari.
“Gubernur adalah wajah provinsi. Bagaimana mungkin pelayanan publik bisa cepat jika pemimpinnya habis waktu 16 jam di jalan hanya untuk satu lokasi? Helikopter memangkas waktu menjadi hitungan menit, memungkinkan Gubernur hadir di tiga titik pelosok dalam sehari,” tambah Chairul.
Tanpa mobilitas udara, warga pedalaman jarang sentuhan langsung pemimpinnya. Topografi rawa dan perairan Sumsel bikin helikopter bukan gaya hidup mewah, tapi alat kerja.
“Sikap Pak Herman Deru yang meneruskan anggaran warisan Pj Gubernur di 2025 dan beralih ke dana pribadi di 2026 adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Beliau tetap menjaga mobilitas tinggi demi rakyat tanpa harus menguras uang rakyat,” pungkas politisi Demokrat tersebut.
