Palembang, SriwijayaPlus.id – Yayasan Sriwijaya Plus Palembang sebagai salah satu lembaga yang aktif menangani persoalan HIV-AIDS, meminta Pemkot Palembang lebih konsern dari sisi pencegahan.
”Kami mendorong Pemkot Palembang agar lebih sadar dan mandiri anggaran sehingga pencegahan dan penanggulan lebih optimal,” kata Direktur Yayasan Sriwijaya Plus Rachmat Saleh, Selasa 12 Mei 2026.
Demi menjamin keberlanjutan program penanggulangan HIV-AIDS, Pemerintah Kota Palembang menggelar kegiatan “Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program”.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Palembang pada Selasa (12/5/2026) mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Kolaborasi strategis antara Yayasan Sriwijaya Plus dan ADINKES Sumsel ini mendapat dukungan penuh serta fasilitasi dari Bappeda Kota Palembang. Sedikitnya 54 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholder) program HIV-AIDS di Kota Palembang hadir dan terlibat aktif dalam lokakarya tersebut.
Workshop ini diinisiasi untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus mendorong mobilisasi sumber daya domestik melalui pendanaan lokal atau daerah. Melalui langkah taktis ini, Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat memperkuat komitmennya, terutama dalam aspek penganggaran untuk program ATM (AIDS, Tuberculosis, Malaria), dengan fokus utama pada penanggulangan HIV-AIDS.
Kemandirian anggaran dinilai sangat krusial. Langkah ini diambil agar program pencegahan dan pemulihan di hilir tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan donor internasional yang sifatnya dinamis dan fluktuatif.
Direktur Yayasan Sriwijaya Plus, Rachmat Saleh, dalam sambutannya dengan tegas menyatakan bahwa keterlibatan anggaran daerah merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program penanggulangan HIV di Palembang.
“Kemandirian anggaran melalui mobilisasi sumber daya domestik adalah harga mati untuk keberlanjutan program penanggulangan HIV di Palembang. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada donor internasional. Lewat sinergi bersama Pemkot dan ADINKES, kita ingin memastikan seluruh saudara-saudara kita tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas secara konsisten tanpa ada jeda,” ujar Rachmat Saleh.
Hadirkan Tiga Pembuat Kebijakan Daerah
Guna merumuskan strategi penanggulangan yang komprehensif, lokakarya ini menghadirkan tiga pembuat kebijakan kunci dari jajaran birokrasi Pemkot Palembang. Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kepala Bappeda Kota Palembang, dan Kepala Dinas PPPA Kota Palembang.
Dalam paparannya, ketiga narasumber mengupas tuntas strategi dari berbagai sudut pandang; mulai dari kesiapan serta mutu layanan kesehatan, sistem perencanaan anggaran daerah, hingga skema perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.
Memperkuat Sinergi Lintas Sektor
Lebih dari sekadar ruang diskusi teknis, momentum ini menjadi titik balik penguatan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO), dan para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi erat ini diharapkan mampu menggaransi ketersediaan layanan HIV yang berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan di Kota Palembang untuk jangka panjang.
