Palembang, SriwijayaPlus.id – Direktur Yayasan Sriwijaya Plus, Rachmat Saleh, menegaskan isu HIV tidak boleh lagi berhenti pada wacana, melainkan harus masuk ke dalam prioritas anggaran daerah.
Karenanya Yayasan Sriwijaya Plus menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi RTL agar tidak berhenti di atas kertas.
“Saatnya kita bicara anggaran, bukan lagi sekadar wacana. HIV harus masuk dalam prioritas daerah, karena ini menyangkut nyawa dan masa depan masyarakat,” kata Rachmat Saleh.
Melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) pasca workshop, ia mendorong pemerintah daerah, DPRD, dan jejaring komunitas untuk memastikan program penanggulangan HIV terintegrasi dalam dokumen perencanaan resmi serta mendapat dukungan pendanaan dari berbagai sumber domestik, mulai dari APBD, CSR, Dana Desa, hingga Baznas.
Direktur Yayasan Sriwijaya Plus itu menekankan, keberhasilan program HIV sangat bergantung pada komitmen lintas sektor. Karena itu, RTL yang disusun tidak hanya menyoroti aspek pendanaan, tetapi juga integrasi kebijakan ke dalam dokumen resmi daerah seperti RPJMD, RKPD, Renja OPD, hingga KUA-PPAS.
Dengan masuknya program HIV ke dalam perencanaan anggaran, isu ini akan memiliki legitimasi kuat dan peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan politik serta alokasi dana yang memadai.
Sebagai tindak lanjut, RTL juga menekankan pentingnya advokasi penguatan anggaran HIV melalui audiensi dengan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Langkah ini diharapkan mampu membuka ruang diskusi yang lebih serius agar alokasi dana HIV tidak lagi minimalis. Selain itu, pembentukan Forum Kolaborasi Multi-Sektor menjadi agenda strategis untuk menyatukan pemerintah daerah, perusahaan melalui CSR, komunitas, dan mitra pembangunan dalam satu wadah koordinasi.
Forum tersebut akan menjadi motor penggerak kolaborasi, sekaligus pintu masuk bagi perusahaan swasta untuk berkontribusi melalui proposal kerja sama yang mendukung program pencegahan dan penanggulangan HIV.
“Kita ingin memastikan bahwa sektor swasta juga punya peran nyata, bukan hanya simbolis,” tegas Rachmat.
Ia menambahkan, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah daerah dan dukungan lintas sektor. “Kalau semua pihak bergerak bersama—pemerintah, DPRD, CSR, komunitas—maka kita bisa memastikan pendanaan HIV berkelanjutan dan berdampak nyata,” ujarnya.
