Palembang, SriwijayaPlus.id – Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, turun tangan menjembatani polemik penutupan sementara sejumlah destinasi wisata di kawasan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam.
Langkah itu diambil untuk memastikan aktivitas ekonomi warga di Desa Wisata Gunung Dempo tidak terhenti akibat persoalan perizinan lahan HGU milik PTPN VII.
Herman Deru mengaku telah menerima laporan terkait penutupan tersebut, termasuk keluhan pelaku usaha yang terdampak penertiban administrasi.
“Saya sudah terima laporan dari anggota DPRD Sumsel, Oji, soal pedagang di lokasi yang diminta rekomendasi Pemkot untuk tetap beraktivitas di desa wisata itu,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (1/5/2026).
Menurut Herman Deru, penertiban dilakukan karena belum lengkapnya administrasi.
Seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) serta izin kesesuaian tata ruang.
Meski begitu, Pemprov Sumsel tak ingin proses tersebut menghambat roda ekonomi warga.
“Saya akan menjembatani, dan mudah-mudahan aktivitas ini tidak terhenti. Ini bukan cuma soal tertib administrasi, tapi juga mendorong desa wisata jadi episentrum ekonomi bagi pengrajin, pramuwisata, dan wisatawan,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumsel, Alfrenzi Panggarbesi, mendorong penyelesaian melalui dialog terbuka antara Pemkot Pagar Alam dan PTPN VII.
“Saya berharap Wali Kota dan pimpinan PTPN bisa duduk bersama agar tidak ada yang dirugikan,” ujarnya, Kamis (30/4).
Ia menilai penutupan sementara berpotensi menimbulkan PHK ratusan karyawan dan menambah angka pengangguran.
Alfrenzi mengungkapkan, dirinya menerima laporan dari pelaku usaha yang mengeluhkan penutupan tersebut akibat kendala administrasi, meskipun sebelumnya telah berupaya memenuhi persyaratan kerja sama.
“Saya kira ini persoalan koordinasi dan komunikasi. Oleh karena itu, Pemkot Pagar Alam dan PTPN harus duduk bersama untuk mencari solusi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Desa Wisata Gunung Dempo yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Selain mempromosikan pariwisata di Kota Pagar Alam, kawasan Desa Wisata Gunung Dempo telah menjadi destinasi unggulan yang mampu menarik minat pengunjung. Hal ini tentu berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat, terlebih berbagai usaha wisata telah membuka banyak lapangan kerja bagi warga,” jelasnya.
Pemprov Sumsel berharap, melalui langkah fasilitasi dan koordinasi tersebut, persoalan penutupan dapat segera diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
