SriwijayaPlus.id – Bicara kesetaraan gender di Indonesia bukan sekadar urusan sosial — ini soal pertumbuhan ekonomi yang sedang kita tinggalkan begitu saja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya menyentuh 54,5 persen, jauh di bawah laki-laki yang melampaui 83 persen.
Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah cermin dari struktur ekonomi yang belum sepenuhnya merangkul setengah dari potensi sumber daya manusianya.
Upah: Angka yang Berbicara Sendiri
Salah satu indikator paling kasat mata adalah kesenjangan upah (gender pay gap).
Survei terbaru Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan perempuan rata-rata menerima 78 persen dari upah yang diterima laki-laki untuk pekerjaan setara.
Di sektor formal seperti manufaktur dan keuangan, gap ini sedikit menyempit — namun di sektor informal, yang justru menyerap mayoritas pekerja perempuan, ketimpangan makin menganga.
Yang memperparah kondisi ini adalah fenomena occupational segregation — perempuan terkonsentrasi di pekerjaan upah rendah seperti pekerja rumahan, buruh tani, dan asisten rumah tangga, sementara posisi manajerial dan teknis masih didominasi laki-laki.
McKinsey Global Institute memperkirakan Indonesia bisa menambah PDB hingga 135 miliar dolar AS per tahun jika kesenjangan partisipasi ekonomi gender ini dipangkas separuhnya.
UMKM: Ladang Perempuan yang Belum Disiram Modal
Kabar baiknya, perempuan mendominasi pelaku UMKM Indonesia — lebih dari 64 persen usaha mikro dan kecil dikelola perempuan menurut data Kemenkop UKM 2024. Ini adalah kekuatan luar biasa.
Namun di saat yang sama, akses perempuan terhadap kredit perbankan dan pembiayaan formal masih timpang.
Perempuan pengusaha kerap menghadapi hambatan berlapis: tidak memiliki aset atas nama sendiri sebagai agunan, kurang terpapar literasi keuangan digital, hingga stigma bahwa usaha perempuan “kurang serius.”
Program seperti PNM Mekaar dan KUR khusus perempuan memang hadir sebagai jembatan, tetapi jangkauannya masih terbatas dan perlu diperluas secara masif.
Tren 2026: Digitalisasi Membuka Celah Baru
Di tengah akselerasi ekonomi digital, ada peluang yang sedang terbuka.
Platform e-commerce dan media sosial menjadi equalizer — perempuan pelaku usaha di daerah terpencil kini bisa menjangkau pasar nasional tanpa modal besar.
Namun paradoksnya, kesenjangan akses internet dan literasi digital gender juga masih ada, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Kebijakan Peta Jalan Kesetaraan Gender yang tengah dirumuskan pemerintah dalam kerangka RPJMN 2025–2029 menjadi taruhan besar. Apakah sekadar dokumen di atas kertas, atau akan berujung pada anggaran responsif gender yang nyata?
Indonesia tidak bisa mengklaim ambisi menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045 sambil membiarkan separuh penduduknya bermain di lapangan yang tidak rata. Kesetaraan gender di sektor ekonomi bukan agenda perempuan — ini agenda pertumbuhan nasional. Sudah saatnya kebijakan, anggaran, dan narasi publik bergerak selaras ke arah yang sama.
